Jejak Panjang Saham TELE: Dari Primadona Ritel hingga Resmi Delisting Akibat Pailit

Daftar Isi

Perjalanan saham PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), yang sebelumnya dikenal sebagai PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, menjadi salah satu kisah kejatuhan emiten yang menarik untuk dicermati di pasar modal Indonesia.

Perusahaan yang dahulu dikenal sebagai salah satu pemain besar dalam bisnis distribusi telepon seluler, voucher pulsa, dan jaringan ritel perangkat komunikasi tersebut pernah mendapatkan kepercayaan pasar, termasuk dari investor strategis yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Namun, perjalanan bisnisnya tidak berakhir seperti yang diharapkan.

Masalah keuangan, gagal memenuhi kewajiban utang, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga pembatalan perjanjian perdamaian akhirnya membawa TELE ke jurang kepailitan.

Puncaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghapus pencatatan saham TELE pada 10 November 2026. Dengan keputusan tersebut, saham perusahaan ini tidak lagi tercatat dan diperdagangkan di bursa.

Lantas, bagaimana perjalanan TELE dari perusahaan distribusi ponsel yang pernah berjaya hingga akhirnya dinyatakan pailit dan mengalami forced delisting?

Berikut kronologi lengkapnya.

1. Awal Perjalanan TELE: IPO dan Ekspansi Bisnis Ritel (2012–2016)

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk didirikan pada 25 Juni 2008 dan mulai menjalankan kegiatan operasional secara komersial pada Januari 2009.

Pada masa awal pertumbuhannya, perusahaan berfokus pada perdagangan perangkat telekomunikasi, termasuk telepon seluler, kartu perdana, voucher pulsa, aksesori, suku cadang, serta layanan perbaikan perangkat komunikasi.

Nama Tiphone semakin dikenal melalui jaringan distribusi dan ritel yang luas, termasuk Telesindo Shop dan OkeShop.

Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah merek perangkat telekomunikasi serta menjadi bagian dari rantai distribusi produk operator seluler, khususnya Telkomsel.

Melantai di Bursa Efek Indonesia

Langkah penting dalam perjalanan perusahaan terjadi ketika TELE resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada 12 Januari 2012.

Harga penawaran sahamnya ditetapkan sebesar Rp310 per lembar.

Dalam IPO tersebut, perusahaan menawarkan sebanyak 1,35 miliar saham kepada masyarakat. Dari aksi korporasi ini, TELE berhasil menghimpun dana sekitar Rp418,5 miliar.

Masuknya TELE ke pasar modal menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat modal dan mendukung ekspansi bisnis.

Ekspansi Jaringan dan Masuknya Investor Strategis Telkom

Pertumbuhan bisnis TELE semakin terlihat melalui perluasan jaringan distribusi dan gerai ritel.

Pada akhir 2016, perusahaan tercatat memiliki sekitar 200 cabang, 400 outlet, 96 pusat layanan, serta 250.000 reseller aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Skala jaringan tersebut memperlihatkan besarnya peran TELE dalam distribusi perangkat telekomunikasi pada masa itu.

Kepercayaan pasar juga semakin meningkat setelah PT PINS Indonesia, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, masuk sebagai pemegang saham strategis.

Kepemilikan PINS Indonesia kemudian tercatat sebesar 24% atau sekitar 1,75 miliar lembar saham.

Keterlibatan anak usaha Telkom tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat TELE mendapat perhatian investor.

Namun, dukungan pemegang saham strategis ternyata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

2. Awal Kemunduran: Kinerja Keuangan Tertekan dan Beban Utang Membesar (2017–2019)

Setelah melewati periode ekspansi, TELE mulai menghadapi tantangan yang semakin berat.

Perubahan industri telekomunikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi model bisnis perusahaan.

Distribusi voucher fisik dan penjualan melalui jaringan gerai konvensional menghadapi persaingan dari berbagai layanan digital.

Masyarakat semakin terbiasa membeli pulsa dan paket data melalui mobile banking, dompet digital, aplikasi operator, serta platform perdagangan elektronik.

Perubahan tersebut membuat pelaku bisnis distribusi konvensional harus beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat.

Di sisi lain, struktur keuangan perusahaan juga menghadapi tekanan.

Besarnya kebutuhan modal kerja dalam bisnis distribusi membuat pengelolaan utang dan arus kas menjadi sangat penting. Ketika kinerja usaha melemah, kemampuan memenuhi kewajiban keuangan pun ikut terpengaruh.

Kerugian Besar pada 2019

Tekanan terhadap kinerja TELE terlihat jelas dalam laporan keuangan tahun 2019.

Berdasarkan data yang dipublikasikan perusahaan dan dikutip dalam analisis Ajaib, penjualan bersih TELE pada 2019 tercatat sekitar Rp28,44 triliun.

Angka tersebut turun dibandingkan pendapatan tahun 2018 yang mencapai sekitar Rp29,34 triliun.

Namun, persoalan yang lebih serius terlihat pada laba bersih.

Jika pada 2018 perusahaan masih membukukan laba sekitar Rp444,34 miliar, pada 2019 TELE justru mencatatkan kerugian sekitar Rp5,57 triliun.

Perubahan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang menghadapi persoalan serius.

Dengan demikian, kemunduran TELE sebenarnya sudah terlihat sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

Pandemi kemudian memperberat kondisi perusahaan yang sebelumnya telah mengalami tekanan keuangan.

3. Gagal Bayar, PKPU, dan Suspensi Saham TELE (2020)

Tahun 2020 menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam perjalanan TELE.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan tambahan terhadap aktivitas bisnis, sementara perusahaan juga harus menghadapi persoalan kewajiban keuangan yang semakin berat.

Masalah likuiditas membuat TELE mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kepada para krediturnya.

Gagal Memenuhi Kewajiban Obligasi

Salah satu persoalan yang muncul adalah kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang obligasi.

Kondisi tersebut mencerminkan memburuknya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial.

Situasi ini kemudian berdampak terhadap penilaian kredit perusahaan. Peringkat kredit TELE mengalami penurunan hingga kategori gagal bayar atau default.

Saham TELE Disuspensi BEI

Di tengah memburuknya kondisi perusahaan, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham TELE.

Suspensi tersebut membuat investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham TELE melalui mekanisme perdagangan normal di bursa.

Persoalan ini menjadi semakin serius karena suspensi berlangsung dalam waktu yang panjang.

Bahkan, pada 2021, Ajaib telah mengingatkan bahwa masa suspensi TELE berpotensi mencapai 24 bulan pada 10 Juni 2022 apabila perusahaan tidak mampu memenuhi persyaratan untuk membuka kembali perdagangan sahamnya.

Artinya, ancaman delisting sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun sebelum keputusan penghapusan pencatatan saham benar-benar dilakukan.

Masuk Proses PKPU

Selain menghadapi suspensi saham, TELE bersama sejumlah anak usahanya juga terlibat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merundingkan penyelesaian kewajiban utang dengan para kreditur.

Melalui proses tersebut, perusahaan berupaya memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menyelesaikan kewajibannya.

Pada 4 Januari 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan perjanjian perdamaian melalui Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Keputusan tersebut membuat TELE dan entitas terkait memperoleh kesempatan untuk menjalankan skema pembayaran utang yang telah disepakati bersama para kreditur.

Namun, keberhasilan memperoleh homologasi ternyata belum menjadi akhir dari persoalan perusahaan.

4. Restrukturisasi Utang dan Upaya Mempertahankan Bisnis (2021–2024)

Setelah memperoleh pengesahan perjanjian perdamaian, TELE berupaya mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perusahaan juga melakukan perubahan identitas korporasi.

Nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk kemudian berubah menjadi PT Omni Inovasi Indonesia Tbk.

Perubahan nama tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperluas arah bisnis dan melakukan transformasi usaha.

Perusahaan berupaya mengembangkan kegiatan distribusi produk serta menjajaki peluang bisnis lain, termasuk sektor barang konsumsi dan layanan digital.

Namun, perubahan nama dan strategi bisnis tidak serta-merta menyelesaikan persoalan fundamental perusahaan.

Kewajiban Restrukturisasi Tidak Berjalan Mulus

Tantangan utama TELE tetap berada pada kemampuan memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian dengan para krediturnya.

Restrukturisasi utang membutuhkan dukungan arus kas yang memadai, pengelolaan operasional yang sehat, serta kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Apabila perusahaan tidak mampu menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan, risiko hukum dan keuangan akan kembali meningkat.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi TELE.

Kondisi Keuangan Semakin Memburuk

Tekanan keuangan perusahaan juga tercermin dari kondisi ekuitas yang mengalami defisiensi atau negatif.

Ekuitas negatif menunjukkan bahwa jumlah kewajiban perusahaan lebih besar daripada total asetnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa struktur permodalan perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat.

Di tengah persoalan tersebut, perdagangan saham TELE juga tidak kunjung kembali normal.

Harga sahamnya sempat berada di level Rp9 per lembar sebelum akhirnya tetap berada dalam status suspensi.

Dengan kondisi demikian, investor yang masih memiliki saham TELE praktis tidak mempunyai kesempatan untuk menjual kepemilikannya melalui perdagangan reguler BEI.

5. TELE Resmi Dinyatakan Pailit pada 9 Oktober 2025

Persoalan yang sebelumnya berlarut-larut akhirnya memasuki babak baru pada Oktober 2025.

Kali ini, masalah TELE bukan lagi sebatas kesulitan keuangan atau ancaman delisting, melainkan telah masuk ke ranah kepailitan.

Bank CTBC Indonesia Mengajukan Pembatalan Perdamaian

PT Bank CTBC Indonesia sebagai salah satu kreditur mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian TELE dan sejumlah anak usahanya dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian.

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 28/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada 9 Oktober 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut.

Pengadilan menyatakan bahwa TELE bersama empat entitas anaknya telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang sebelumnya disahkan pada 4 Januari 2021.

Akibatnya, perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan perusahaan beserta empat anak usahanya dinyatakan pailit.

Kelima perusahaan yang masuk dalam putusan tersebut adalah:

1. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (dahulu PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk).

2. PT Telesindo Shop.

3. PT Simpatindo Multimedia.

4. PT Perdana Mulia Makmur.

5. PT Poin Multi Media Nusantara.

Putusan tersebut menjadi titik paling menentukan dalam perjalanan perusahaan karena proses penyelesaian kewajiban selanjutnya memasuki mekanisme pemberesan harta pailit.

Status Pailit Diperkuat Putusan Mahkamah Agung

Perjalanan hukum TELE tidak berhenti pada putusan Pengadilan Niaga.

Perusahaan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/PDT.SUS-PAILIT/2026 tanggal 31 Maret 2026, permohonan kasasi yang diajukan TELE bersama empat entitas lainnya ditolak.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, status kepailitan perusahaan telah berkekuatan hukum tetap.

Artinya, TELE tidak lagi sekadar menghadapi ancaman kebangkrutan, melainkan telah resmi berada dalam proses hukum kepailitan.

6. Saham TELE Resmi Delisting dari BEI pada 10 November 2026

Setelah melalui perjalanan panjang sejak masa suspensi, restrukturisasi utang, hingga dinyatakan pailit, akhirnya saham TELE resmi meninggalkan Bursa Efek Indonesia.

Pada 10 November 2026, BEI memberlakukan penghapusan pencatatan saham terhadap 18 perusahaan tercatat, termasuk PT Omni Inovasi Indonesia Tbk dengan kode saham TELE.

Keputusan tersebut tertuang dalam tiga pengumuman BEI, yaitu:

• Peng-DEL-00003/BEI.PP1/11-2026.

• Peng-DEL-00005/BEI.PP2/11-2026.

• Peng-DEL-00004/BEI.PP3/11-2026.

Penghapusan pencatatan tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Dalam ketentuan tersebut, BEI dapat melakukan delisting apabila perusahaan mengalami kondisi yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Delisting juga dapat dilakukan apabila perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan atau sahamnya telah mengalami suspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan.

Bagi TELE, kondisi kepailitan dan masa suspensi yang berkepanjangan menjadi persoalan serius yang mendasari penghapusan pencatatan saham.

Dengan demikian, sejak 10 November 2026, TELE tidak lagi berstatus sebagai perusahaan tercatat di BEI.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan saham TELE yang telah berada di bursa sejak Januari 2012.

7. Nasib Pemegang Saham TELE Setelah Delisting

Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul setelah TELE dinyatakan pailit dan resmi delisting adalah bagaimana nasib investor yang masih memegang saham perusahaan tersebut.

Persoalan ini cukup penting karena jumlah investor yang terdampak bukanlah sedikit.

Berdasarkan data RTI Business per Agustus 2025 yang dikutip Bloomberg Technoz, jumlah pemegang saham TELE mencapai sekitar 10.733 investor.

Sementara itu, berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per 31 Agustus 2025, komposisi kepemilikan saham perusahaan tercatat sebagai berikut:

Pemegang Saham	Kepemilikan
PT Upaya Cipta Sejahtera	37,32%
PT PINS Indonesia	24,00%
Haiyanto	8,31%
Masyarakat	30,36%

PT Upaya Cipta Sejahtera merupakan pemegang saham pengendali, sedangkan PT PINS Indonesia merupakan anak usaha Telkom yang memiliki sekitar 1,75 miliar lembar saham TELE.

Besarnya kepemilikan investor institusi tersebut menunjukkan bahwa dampak kejatuhan TELE tidak hanya dirasakan oleh investor ritel.

Apakah Saham TELE Masih Bisa Dijual?

Setelah delisting efektif, saham TELE tidak lagi dapat diperdagangkan melalui mekanisme perdagangan normal di Bursa Efek Indonesia.

Berbeda dengan saham yang hanya mengalami suspensi sementara, delisting mengakhiri status pencatatan saham perusahaan di bursa.

Meskipun demikian, penghapusan pencatatan saham tidak dengan sendirinya menghapus status kepemilikan saham seseorang dalam perseroan.

Investor tetap perlu memperhatikan perkembangan proses kepailitan, pemberesan aset, serta kemungkinan adanya informasi mengenai penyelesaian hak pemegang saham.

Apakah Investor Masih Bisa Mendapatkan Kembali Uangnya?

Dalam proses kepailitan, harta perusahaan akan dikelola dan dibereskan oleh kurator sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil pemberesan aset digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan berdasarkan urutan dan kedudukan hukum masing-masing pihak.

Pemegang saham memiliki posisi residual. Artinya, mereka baru berpotensi memperoleh sisa nilai apabila setelah seluruh kewajiban yang harus didahulukan diselesaikan masih terdapat kekayaan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham.

Karena itu, apabila nilai aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya, peluang pemegang saham mendapatkan kembali modal investasinya menjadi sangat kecil.

Namun, perlu dipahami bahwa delisting bukan mekanisme pengembalian dana kepada investor dan tidak otomatis menghasilkan kompensasi atas kerugian investasi.

8. Pelajaran Penting dari Kejatuhan Saham TELE

Kasus TELE memberikan sejumlah pelajaran penting bagi investor pasar modal, khususnya dalam melakukan analisis fundamental sebelum membeli saham sebuah perusahaan.

Pertama, pertumbuhan pendapatan tidak selalu mencerminkan kesehatan keuangan.

TELE pernah membukukan penjualan puluhan triliun rupiah. Namun, besarnya pendapatan tidak menjamin perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dan menjaga likuiditas.

Investor perlu melihat laba bersih, arus kas operasional, beban bunga, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang.

Kedua, utang yang besar harus diimbangi kemampuan menghasilkan arus kas.

Perusahaan yang memiliki kewajiban besar membutuhkan sumber pendapatan yang stabil untuk membayar pokok dan bunga utang.

Jika arus kas tidak memadai, restrukturisasi sekalipun belum tentu mampu menyelamatkan perusahaan.

Ketiga, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan industri.

Perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi dapat mengubah peta persaingan bisnis.

Perusahaan yang terlalu bergantung pada model bisnis konvensional perlu melakukan inovasi agar tetap relevan.

Keempat, keberadaan investor institusi besar bukan jaminan keamanan investasi.

Keterlibatan PT PINS Indonesia sebagai anak usaha Telkom dengan kepemilikan 24% saham TELE ternyata tidak membuat perusahaan kebal terhadap risiko keuangan dan kepailitan.

Investor tetap harus menilai kondisi fundamental perusahaan secara mandiri.

Kelima, jangan mengabaikan tanda-tanda peringatan dari bursa.

Suspensi berkepanjangan, keterlambatan laporan keuangan, ekuitas negatif, gagal bayar utang, dan persoalan hukum merupakan sejumlah indikator risiko yang perlu diperhatikan.

Kasus TELE memperlihatkan bahwa masalah fundamental yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi persoalan serius hingga berujung pada kepailitan dan delisting.