Jejak Saham TDPM: IPO Rp411 Miliar, Gagal Bayar Utang, hingga Resmi Delisting dari BEI
Perjalanan PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (dahulu bernama PT Tridomain Performance Materials Tbk) di pasar modal Indonesia akhirnya berakhir. Emiten berkode saham TDPM tersebut resmi dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau mengalami forced delisting efektif pada 10 November 2026.
Keputusan ini sekaligus menutup perjalanan saham TDPM yang telah disuspensi selama lebih dari lima tahun. Padahal, ketika pertama kali melantai di bursa pada April 2018, perusahaan berhasil menghimpun dana IPO sekitar Rp411,01 miliar dan sempat mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 50% pada hari pertama perdagangan.
Namun, perjalanan yang semula menjanjikan itu berubah drastis. Perseroan menghadapi persoalan likuiditas, gagal membayar kewajiban surat utang, menjalani proses restrukturisasi melalui PKPU, hingga akhirnya dinyatakan pailit pada Maret 2025.
Lantas, bagaimana perjalanan lengkap saham TDPM sejak IPO hingga resmi delisting? Berikut kilas balik perjalanan salah satu emiten sektor industri kimia yang akhirnya harus meninggalkan lantai bursa.
1. Awal Perjalanan TDPM: IPO Menghimpun Dana Rp411 Miliar pada 2018
PT Tridomain Performance Materials Tbk resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 9 April 2018. Saat itu, TDPM menjadi emiten ketujuh yang melantai di BEI sepanjang 2018.
Dalam penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), perseroan melepas sebanyak 1.802.700.000 saham baru dengan harga penawaran Rp228 per saham.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 17,19% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dari aksi korporasi tersebut, TDPM berhasil menghimpun dana sekitar Rp411,015 miliar.
Dana hasil IPO direncanakan untuk mendukung pengembangan bisnis melalui anak perusahaan, dengan pembagian sebagai berikut:
55% untuk ekspansi usaha, termasuk modifikasi dan penambahan kapasitas produksi anak perusahaan.
45% untuk modal kerja, terutama kebutuhan operasional pabrik, pembelian bahan baku, dan biaya produksi lainnya.
Pada saat itu, TDPM menjalankan bisnis sebagai perusahaan induk yang memiliki sejumlah anak usaha di bidang manufaktur bahan kimia khusus atau specialty materials.
Produk yang dihasilkan digunakan sebagai bahan pendukung berbagai sektor industri, termasuk properti, infrastruktur, produk konsumen, dan transportasi.
Optimisme pasar terhadap prospek bisnis tersebut terlihat pada perdagangan perdana. Saham TDPM sempat melonjak 50% dari harga IPO Rp228 menjadi Rp342 per saham.
Meski demikian, kenaikan harga pada hari pertama perdagangan belum menjamin keberhasilan perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan maupun memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
2. Krisis Keuangan dan Gagal Bayar MTN Rp410 Miliar pada 2021
Titik balik perjalanan TDPM terjadi pada 2021. Perseroan mulai menghadapi tekanan likuiditas yang berdampak terhadap kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran utang.
Salah satu peristiwa paling penting adalah kegagalan pembayaran pokok Medium Term Notes (MTN) II Tahun 2018 senilai Rp410 miliar.
Instrumen utang tersebut jatuh tempo pada 27 April 2021. Namun, TDPM tidak mampu melunasi pokok MTN sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam keterbukaan informasi dan penjelasan manajemen pada saat itu, perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada para pemegang MTN serta menyatakan sedang mengupayakan restrukturisasi kewajiban.
Gagal bayar tersebut menjadi perhatian pasar keuangan karena MTN II TDPM juga menjadi aset dasar (underlying asset) produk reksa dana terproteksi Mandiri Seri 147.
Artinya, persoalan pembayaran utang TDPM tidak hanya berdampak terhadap perusahaan dan pemegang surat utang secara langsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi investor yang memiliki produk investasi dengan eksposur terhadap instrumen tersebut.
BEI menghentikan perdagangan saham TDPM
Tidak lama setelah peristiwa gagal bayar, BEI mengambil tindakan dengan menghentikan sementara perdagangan saham TDPM di seluruh pasar.
Suspensi mulai berlaku pada 27 April 2021 melalui pengumuman bursa terkait keterlambatan pembayaran pelunasan pokok MTN II.
Harga saham TDPM ketika perdagangan dihentikan tercatat sebesar Rp119 per saham.
Sejak saat itu, investor tidak lagi dapat memperdagangkan saham TDPM melalui mekanisme perdagangan reguler di BEI.
Suspensi yang awalnya menjadi langkah perlindungan dan pengendalian perdagangan tersebut ternyata berlangsung sangat lama dan tidak berakhir dengan pemulihan perusahaan.
3. Restrukturisasi Utang Melalui PKPU Tidak Berjalan Mulus
Setelah gagal membayar MTN II, TDPM menghadapi persoalan yang lebih luas dalam penyelesaian kewajiban kepada para krediturnya.
Perseroan kemudian menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Proses tersebut menghasilkan perjanjian perdamaian atau homologasi dengan para kreditur pada 17 Maret 2022.
Melalui mekanisme ini, perusahaan memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan skema pembayaran yang telah disepakati dan disahkan oleh pengadilan.
Namun, kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertahan hingga akhir.
Pada Februari 2025, PT Bata Merah Wisesa mengajukan gugatan pembatalan perdamaian terhadap TDPM. Gugatan tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam menjalankan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disahkan.
Perkara ini terdaftar dengan Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pada 10 Maret 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pembatalan perdamaian tersebut dan menyatakan TDPM dalam keadaan pailit.
Dengan demikian, upaya restrukturisasi utang yang sebelumnya ditempuh melalui PKPU tidak berhasil menyelamatkan perusahaan dari proses kepailitan.
4. Perubahan Nama Perusahaan Menjadi PT Tianrong Chemicals Industry
Di tengah persoalan keuangan dan hukum tersebut, TDPM juga mengalami perubahan identitas perusahaan.
Pada 28 Maret 2024, pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan dari PT Tridomain Performance Materials Tbk menjadi PT Tianrong Chemicals Industry Tbk.
Perubahan nama tersebut mulai berlaku efektif di BEI pada 15 Mei 2024.
Meskipun nama perusahaan berubah, kode saham yang digunakan tetap TDPM.
Dengan demikian, saham TDPM yang sebelumnya dikenal sebagai saham PT Tridomain Performance Materials Tbk kemudian tercatat atas nama PT Tianrong Chemicals Industry Tbk.
Perubahan nama ini tidak mengubah fakta bahwa perseroan masih menghadapi persoalan pembayaran utang dan suspensi perdagangan yang telah berlangsung sejak April 2021.
5. BEI Memutuskan Delisting TDPM Bersama 17 Emiten Lainnya
Setelah dinyatakan pailit pada Maret 2025, peluang saham TDPM untuk kembali diperdagangkan di bursa semakin sulit.
BEI kemudian memasukkan TDPM dalam keputusan penghapusan pencatatan efek atau delisting bersama sejumlah perusahaan tercatat lainnya.
Berdasarkan pengumuman BEI mengenai pembatalan pencatatan efek tertanggal 10 April 2026, keputusan delisting tersebut dijadwalkan efektif pada 10 November 2026.
Dalam pengumuman tersebut, BEI mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.
Terdapat dua kelompok kondisi yang menjadi dasar penghapusan pencatatan dalam pengumuman tersebut.
Pertama, perusahaan yang dinyatakan pailit.
Kelompok ini terdiri dari tujuh emiten, yaitu:
PT Cowell Development Tbk (COWL).
PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA).
PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).
PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS).
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT).
PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM).
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).
Kedua, perusahaan yang mengalami suspensi lebih dari 50 bulan.
Kelompok ini terdiri dari 11 emiten, yaitu LCGP, SUGI, MABA, LMAS, SKYB, ENVY, GOLL, PLAS, TRIL, UNIT, dan DUCK.
Dengan demikian, total terdapat 18 perusahaan tercatat yang masuk dalam keputusan delisting tersebut.
Untuk TDPM, dasar penghapusan pencatatannya adalah status perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
Jadwal buyback sebelum delisting
Sebelum penghapusan pencatatan berlaku efektif, BEI juga mengimbau perusahaan untuk melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam jadwal yang diumumkan BEI, tahapan pelaksanaannya adalah:
10 April 2026: Pengumuman keputusan delisting kepada publik.
10 Mei 2026: Batas penyampaian keterbukaan informasi buyback dan awal pelaksanaannya.
11 Mei–9 November 2026: Periode pelaksanaan buyback.
10 November 2026: Tanggal efektif delisting.
Artinya, perusahaan memperoleh periode sebelum tanggal efektif delisting untuk menjalankan tahapan yang ditetapkan bursa.
6. Saham TDPM Resmi Delisting pada 10 November 2026
Setelah melalui rangkaian proses tersebut, saham TDPM akhirnya resmi dihapus dari daftar perusahaan tercatat BEI pada 10 November 2026.
Sejak tanggal tersebut, saham TDPM tidak lagi berstatus sebagai efek yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Penghapusan pencatatan ini sekaligus mengakhiri perjalanan saham TDPM di pasar modal yang telah berlangsung sejak April 2018.
Tidak hanya saham, penghapusan pencatatan juga berkaitan dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang diterbitkan perseroan.
Namun, ada hal penting yang perlu dipahami investor. Delisting tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum perusahaan terhadap para kreditur maupun pemegang surat utang.
BEI menegaskan bahwa penghapusan pencatatan efek tidak menghilangkan kewajiban perseroan yang belum dipenuhi. Khusus untuk EBUS, kewajiban pembayaran pokok dan bunga tetap mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Dengan kata lain, status pencatatan di bursa berakhir, tetapi proses penyelesaian kewajiban dalam kepailitan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
7. Bagaimana Nasib Investor yang Masih Memegang Saham TDPM?
Delisting TDPM menjadi persoalan tersendiri bagi investor yang masih memiliki saham perusahaan tersebut.
Berdasarkan data kepemilikan saham yang dicantumkan BEI dalam pengumuman April 2026, posisi pemegang saham per 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa DH Corporation Ltd, yang sebelumnya bernama Royal Chemie Corporation Limited, menguasai sekitar 72,51% saham TDPM.
Sementara itu, sebanyak 27,49% saham atau sekitar 2,88 miliar lembar berada pada pemegang saham lainnya yang masing-masing memiliki kepemilikan di bawah 5%.
Porsi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan investor nonpengendali tetap cukup besar ketika perusahaan memasuki proses delisting.
Lantas, apakah saham TDPM yang sudah delisting otomatis menjadi tidak bernilai?
Tidak demikian. Penghapusan pencatatan dari BEI tidak secara otomatis menghapus kepemilikan saham maupun hak hukum pemegang saham.
Namun, investor tidak lagi dapat menjual atau membeli saham tersebut melalui perdagangan reguler di bursa.
Kemungkinan transaksi di luar bursa, misalnya melalui mekanisme pasar negosiasi atau transaksi langsung, bergantung pada adanya pihak yang bersedia bertransaksi, kesepakatan harga, serta ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
Investor juga perlu memahami bahwa status pailit perusahaan dapat memengaruhi nilai ekonomis kepemilikan saham. Dalam proses kepailitan, penyelesaian hak kreditur mengikuti ketentuan hukum kepailitan, sedangkan pemegang saham tidak memiliki jaminan pengembalian modal investasinya.
Karena itu, investor yang masih memiliki saham TDPM perlu memantau perkembangan proses kepailitan, informasi dari kurator, serta ketentuan administrasi efek melalui perusahaan sekuritas dan KSEI.
8. Pelajaran dari Perjalanan Saham TDPM bagi Investor
Kisah TDPM memberikan gambaran bahwa keberhasilan perusahaan menghimpun dana besar melalui IPO tidak selalu menjamin keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.
Ketika pertama kali melantai di bursa, TDPM berhasil mengumpulkan lebih dari Rp411 miliar. Sahamnya bahkan sempat melonjak 50% pada hari pertama perdagangan.
Namun, persoalan likuiditas dan kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran utang akhirnya membawa perusahaan ke dalam proses restrukturisasi, kepailitan, hingga delisting.
Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian investor dari kasus ini.
Pertama, perhatikan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas.
Laba akuntansi tidak selalu mencerminkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang jatuh tempo. Arus kas operasional dan posisi kas perlu diperiksa secara berkala.
Kedua, jangan mengabaikan struktur utang.
Investor perlu mencermati besarnya pinjaman, jatuh tempo obligasi dan MTN, beban bunga, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada kreditur.
Ketiga, perhatikan keterbukaan informasi dan risiko hukum.
Gagal bayar, gugatan PKPU, pembatalan homologasi, hingga putusan pailit merupakan informasi material yang dapat mengubah prospek sebuah perusahaan secara drastis.
Keempat, pahami risiko suspensi dan delisting.
Saham yang disuspensi dalam waktu panjang memiliki risiko likuiditas yang sangat tinggi. Investor bisa kehilangan kesempatan untuk menjual saham ketika membutuhkan dana, sekalipun saham tersebut masih tercatat sebagai kepemilikan dalam administrasi efek.
Perjalanan TDPM menjadi pengingat bahwa keputusan investasi tidak cukup hanya berdasarkan prospek industri, harga IPO, atau kenaikan harga saham pada awal perdagangan. Kondisi keuangan, kualitas arus kas, struktur utang, dan tata kelola perusahaan juga harus menjadi pertimbangan utama.
Posting Komentar