Terancam Delisting Menyusul 18 Emiten Lain, Bagaimana Nasib Saham TOPS Selanjutnya?

Daftar Isi

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghapus pencatatan saham 18 emiten mulai 10 November 2026. Kebijakan tersebut kembali menjadi perhatian investor, terutama pemegang saham perusahaan yang masih mengalami suspensi panjang dan menghadapi persoalan kelangsungan usaha.

Salah satu saham yang menarik untuk dicermati adalah PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS). Emiten yang bergerak di bidang jasa konstruksi ini memang tidak termasuk dalam 18 perusahaan yang resmi terkena delisting pada 10 November 2026. Namun, kondisi perdagangan dan fundamental perusahaan masih menghadapi sejumlah persoalan serius.

Saham TOPS telah lama tidak dapat diperdagangkan setelah BEI memperluas penghentian sementara perdagangan ke seluruh pasar pada 5 November 2025. Sebelum suspensi tersebut, harganya juga sudah tertahan di level Rp1 per saham.

Persoalannya bukan hanya mengenai harga saham yang tidak bergerak. TOPS juga menghadapi kendala operasional, pembekuan sejumlah rekening oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Lantas, apakah TOPS berpotensi menyusul 18 emiten yang baru saja dikeluarkan dari bursa? Bagaimana kemungkinan penyelamatan perusahaan dan nasib investor yang masih memegang sahamnya?

Profil Singkat PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)

PT Totalindo Eka Persada Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, khususnya pembangunan gedung dan proyek infrastruktur terkait.

Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 16 Juni 2017 dengan kode saham TOPS.

Sebagai perusahaan konstruksi, aktivitas bisnisnya sangat bergantung pada kemampuan memperoleh proyek, menjaga arus kas, memenuhi kewajiban kepada pemasok dan pekerja, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perusahaan menghadapi tekanan yang cukup berat. Persoalan keuangan dan hukum ikut memengaruhi kemampuan perseroan menjalankan kegiatan usaha secara normal.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada perdagangan saham TOPS di bursa.

Mengapa Saham TOPS Terancam Delisting?

Ada beberapa faktor yang membuat saham TOPS perlu mendapat perhatian khusus. Persoalan ini berkaitan dengan perdagangan saham, kondisi keuangan, hingga kelangsungan usaha perusahaan.

1. Saham TOPS Telah Disuspensi Sejak November 2025

Salah satu persoalan paling nyata adalah penghentian sementara perdagangan saham TOPS.

BEI memperluas suspensi saham TOPS ke seluruh pasar mulai 5 November 2025. Kebijakan tersebut dilakukan setelah perseroan terlalu lama berada di Papan Pemantauan Khusus karena tidak membukukan pendapatan usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir yang menjadi dasar penilaian bursa.

Sebelumnya, perdagangan saham TOPS telah dihentikan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Setelah itu, suspensi diperluas hingga mencakup Pasar Negosiasi.

Akibatnya, investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham TOPS melalui mekanisme perdagangan bursa seperti biasa.

Kondisi ini tentu merugikan pemegang saham, terutama investor ritel yang membutuhkan likuiditas untuk mengalihkan investasinya.

2. Tidak Membukukan Pendapatan Usaha

Kinerja pendapatan menjadi persoalan lain yang perlu diperhatikan.

TOPS pernah masuk Papan Pemantauan Khusus dengan kriteria tidak membukukan pendapatan atau tidak mengalami perubahan pendapatan dibandingkan laporan keuangan sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa kegiatan operasional perusahaan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi perusahaan konstruksi, tidak adanya pendapatan usaha dalam laporan keuangan merupakan persoalan serius. Sebab, keberlangsungan bisnis sangat bergantung pada proyek yang sedang dikerjakan maupun kontrak baru yang berhasil diperoleh.

Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, perusahaan akan semakin kesulitan menghasilkan arus kas untuk membiayai kegiatan operasional dan memenuhi kewajibannya.

3. Sejumlah Rekening Perusahaan Dibekukan KPK

Persoalan hukum juga menjadi salah satu faktor yang membebani kondisi TOPS.

Pada April 2026, manajemen mengonfirmasi bahwa sejumlah rekening perseroan masih dalam proses pembekuan oleh KPK terkait proses hukum yang tengah berlangsung.

Pembekuan tersebut dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 Rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut penjelasan manajemen yang diberitakan pada 27 April 2026, kondisi tersebut menghambat akses terhadap data mutasi rekening yang dibutuhkan untuk proses audit dan penyusunan laporan keuangan.

Perseroan juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan langkah mitigasi, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta berupaya memulihkan kegiatan bisnis.

Perlu dipahami bahwa pembekuan rekening dalam proses penyidikan tidak dengan sendirinya berarti perusahaan telah dinyatakan bersalah atau pailit. Namun, dampak administratif dan finansialnya tetap dapat menghambat pemulihan perusahaan.

4. Keterlambatan Laporan Keuangan Menambah Tekanan

Keterbukaan informasi merupakan kewajiban penting bagi perusahaan yang tercatat di BEI.

Investor membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi aset, kewajiban, pendapatan, kerugian, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Dalam kasus TOPS, kendala akses terhadap data rekening akibat pembekuan oleh KPK turut menghambat proses audit dan pelaporan keuangan.

Keterlambatan tersebut membuat investor semakin sulit memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi fundamental perusahaan.

Jika persoalan pelaporan tidak segera diselesaikan, kepercayaan pasar terhadap emiten juga berpotensi semakin menurun.

TOPS Tidak Masuk Daftar 18 Emiten yang Delisting pada 10 November 2026

BEI resmi menghapus pencatatan 18 emiten mulai 10 November 2026 berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan mengalami delisting karena status pailit, sedangkan 11 perusahaan lainnya karena sahamnya telah disuspensi lebih dari 50 bulan.

Beberapa nama yang masuk daftar tersebut antara lain PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

Sementara itu, TOPS tidak termasuk dalam daftar 18 perusahaan tersebut.

Meski demikian, bukan berarti saham TOPS terbebas dari risiko penghapusan pencatatan pada masa mendatang.

Kondisi perusahaan tetap perlu dipantau karena persoalan kelangsungan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan bursa, dan lamanya suspensi dapat menjadi faktor yang diperhitungkan BEI dalam menentukan nasib suatu emiten.

Bagaimana Nasib Saham TOPS Selanjutnya?

Melihat berbagai persoalan yang dihadapi perseroan, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memengaruhi masa depan saham TOPS.

1. Berpotensi Mengalami Forced Delisting

Forced delisting merupakan penghapusan pencatatan saham yang dilakukan BEI terhadap perusahaan tercatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Bursa Nomor I-N, salah satu kondisi yang dapat menjadi dasar delisting adalah apabila saham perusahaan telah mengalami suspensi di pasar selama sekurang-kurangnya 24 bulan.

Selain itu, BEI juga dapat mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun hukum, apabila tidak terdapat indikasi pemulihan yang memadai.

Untuk TOPS, persoalan kelangsungan usaha menjadi perhatian penting.

Namun, investor perlu memahami bahwa suspensi seluruh pasar yang diperluas pada 5 November 2025 baru berjalan sekitar satu tahun hingga 10 November 2026. Artinya, TOPS belum mencapai ambang suspensi 24 bulan tersebut berdasarkan periode suspensi seluruh pasar yang tercatat sejak tanggal itu.

Dengan demikian, belum tepat jika menyimpulkan bahwa TOPS sudah otomatis memenuhi kriteria delisting hanya karena lamanya suspensi saat ini.

Meskipun demikian, risiko delisting tetap perlu diperhitungkan apabila kondisi perusahaan tidak menunjukkan perbaikan.

2. Peluang Buyback Saham oleh Perseroan

Apabila suatu perusahaan menghadapi proses delisting, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pembelian kembali saham publik sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Buyback atau pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pemegang saham publik dalam proses tertentu yang berkaitan dengan penghapusan pencatatan.

Namun, pelaksanaannya tidak boleh dianggap sebagai jaminan bahwa seluruh investor pasti memperoleh kembali modalnya secara utuh.

Kemampuan perusahaan untuk melakukan buyback sangat bergantung pada kondisi keuangan dan ketersediaan dana.

Dalam kasus TOPS, persoalan pembekuan sejumlah rekening serta tekanan operasional membuat kemampuan pendanaan menjadi salah satu hal yang harus dicermati.

Apabila perusahaan tidak memiliki dana yang cukup, realisasi pembelian kembali saham tentu menghadapi tantangan besar.

3. Penyelamatan Melalui Investor Baru dan Restrukturisasi

Peluang lain adalah pemulihan bisnis melalui masuknya investor strategis atau penyuntikan modal baru.

Langkah tersebut dapat membantu perusahaan memperbaiki likuiditas, menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, serta menghidupkan kembali kegiatan operasional.

Selain itu, restrukturisasi kewajiban dan penyelesaian persoalan hukum juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Akan tetapi, penyelamatan perusahaan tidak cukup hanya dengan adanya calon investor.

Manajemen perlu menunjukkan bukti konkret, seperti kepastian sumber pendanaan, penyelesaian kewajiban, perbaikan tata kelola, dan kemampuan memperoleh proyek baru.

Selama belum ada realisasi yang jelas, peluang pemulihan TOPS masih harus dipandang sebagai kemungkinan, bukan kepastian.

Apa Dampaknya bagi Investor Jika TOPS Benar-Benar Delisting?

Bagi investor yang masih memiliki saham TOPS, risiko delisting perlu dipahami sejak dini.

Apabila penghapusan pencatatan benar-benar terjadi, ada beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan.

Pertama, saham tidak lagi diperdagangkan di BEI.

Setelah delisting efektif, investor tidak dapat menjual saham melalui mekanisme perdagangan reguler di bursa.

Kedua, likuiditas investasi semakin terbatas.

Pemegang saham mungkin masih memiliki hak kepemilikan atas perusahaan, tetapi mencari pembeli saham di luar bursa akan jauh lebih sulit.

Ketiga, investor tidak otomatis kehilangan seluruh hak kepemilikan.

Delisting berbeda dengan pembatalan kepemilikan saham. Selama saham masih dimiliki secara sah, pemegang saham tetap memiliki hak sesuai ketentuan hukum perseroan dan status perusahaan.

Namun, kemampuan untuk memperoleh keuntungan atau mengembalikan modal sangat bergantung pada kondisi perusahaan.

Keempat, risiko kerugian bisa semakin besar.

Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan berkepanjangan, bahkan sampai dinyatakan pailit, peluang pemegang saham memperoleh kembali investasinya bisa sangat kecil.

Dalam proses kepailitan, pemegang saham bukan kreditur yang otomatis memperoleh pembayaran lebih dahulu. Pembagian hasil pemberesan aset mengikuti urutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pemegang Saham TOPS?

Investor yang masih menyimpan saham TOPS sebaiknya tidak hanya terpaku pada harga terakhir Rp1 per saham.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

1. Pantau pengumuman resmi BEI. Perhatikan perkembangan suspensi, potensi delisting, dan keputusan bursa mengenai status pencatatan saham TOPS.

2. Periksa keterbukaan informasi perusahaan. Fokus pada perkembangan pembekuan rekening, penyelesaian persoalan hukum, laporan keuangan, dan rencana pemulihan bisnis.

3. Jangan menganggap buyback sebagai kepastian. Periksa apakah perusahaan benar-benar memiliki kemampuan dan telah menyampaikan mekanisme pembelian kembali saham.

4. Evaluasi risiko investasi. Jangan menambah posisi hanya karena harga saham berada di level Rp1. Harga nominal yang rendah tidak otomatis berarti saham murah atau memiliki potensi kenaikan.

5. Simpan dokumen kepemilikan saham. Investor dapat memeriksa kepemilikan melalui fasilitas AKSes KSEI dan menyimpan bukti transaksi maupun informasi portofolio dari perusahaan sekuritas.

Catatan Penting: Delisting Tidak Sama dengan Saham Langsung Hangus

Ada satu hal yang sering disalahpahami investor ketika mendengar istilah forced delisting.

Penghapusan pencatatan saham bukan berarti saham investor langsung dihapus dari kepemilikannya atau otomatis menjadi tidak bernilai secara hukum.

Perusahaan yang terkena delisting masih dapat berstatus sebagai perseroan terbatas. Pemegang saham tetap memiliki hak sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun sahamnya tidak lagi diperdagangkan di BEI.

Persoalan utamanya adalah likuiditas dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.

Karena itu, investor perlu membedakan antara kehilangan akses perdagangan di bursa, kehilangan nilai ekonomi investasi, dan hilangnya hak kepemilikan saham. Ketiganya merupakan hal yang berbeda.

Kesimpulan

Nasib saham PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) masih menghadapi ketidakpastian. Meskipun tidak termasuk dalam 18 emiten yang resmi delisting pada 10 November 2026, kondisi perusahaan belum dapat dikatakan aman.

Suspensi perdagangan sejak November 2025, tidak adanya pendapatan usaha dalam laporan keuangan yang menjadi dasar pemantauan, pembekuan sejumlah rekening oleh KPK, serta keterlambatan pelaporan keuangan menjadi persoalan yang perlu diselesaikan manajemen.

Peluang penyelamatan masih terbuka melalui restrukturisasi, perbaikan operasional, penyelesaian persoalan hukum, dan masuknya investor baru. Namun, seluruh upaya tersebut harus dibuktikan dengan perkembangan nyata.

Bagi investor, TOPS merupakan saham dengan tingkat risiko sangat tinggi. Keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada harapan bahwa harga Rp1 akan kembali naik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fundamental, kepastian hukum, dan kemungkinan terjadinya delisting.

Selama belum ada perbaikan yang terukur, pemegang saham perlu bersikap hati-hati dan terus mengikuti keterbukaan informasi resmi dari BEI maupun perseroan.